Manokwari – Kepolisian Daerah Papua Barat melaksanakan pelayanan kegiatan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Puncak, BEM Universitas Papua (UNIPA), dan GMKI Manokwari, dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait tuntutan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Puncak, Senin (27/04/26).
Aksi penyampaian pendapat tersebut berlangsung di wilayah Manokwari dengan tujuan menuju Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaan pelayanan, Polda Papua Barat mengedepankan pendekatan humanis serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., yang turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya aksi serta memastikan pelayanan kepada massa aksi berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.
Sebagai bentuk pelayanan kepada massa aksi, aparat kepolisian telah menyiapkan sarana transportasi berupa truk untuk membantu mobilisasi peserta aksi menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Fasilitas tersebut diberikan mengingat jarak antara titik kumpul aksi dan lokasi tujuan kurang lebih 13 kilometer, guna menghindari kelelahan peserta serta meminimalisir potensi gangguan keamanan di sepanjang rute.
Namun demikian, massa pendemo secara kolektif menolak untuk menaiki truk yang telah disediakan oleh pihak kepolisian dengan alasan kondisi kendaraan yang dinilai tidak layak digunakan.
Menyikapi penolakan tersebut, aparat kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan melakukan koordinasi dengan para koordinator lapangan guna mencari solusi terbaik.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, mengingat jarak tempuh yang cukup jauh serta mempertimbangkan keselamatan seluruh pihak.
Polda Papua Barat mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Gadug Kurniawan, S.I.K., M.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihak kepolisian tetap berkomitmen memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan bersama.
“Polri pada prinsipnya menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun demikian, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.
Upaya yang kami lakukan, termasuk penyediaan sarana transportasi, merupakan bentuk pelayanan agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian akan terus mengedepankan pendekatan humanis serta dialogis dalam setiap pelayanan aksi unjuk rasa.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyampaikan aspirasi,” tutupnya.(RD)
